Bolehkah Melebihkan Pembayaran Utang dengan Alasan Inflasi? | rumahfiqih.com

Bolehkah Melebihkan Pembayaran Utang dengan Alasan Inflasi?

Muhammad Abdul Wahab, Lc Sun 20 August 2017 23:24 | 1914 views

Bagikan via

Mata uang yang kita gunakan sebagai alat transaksi pada hari ini, memang agak dilematis ketika dikaitkan dengan aturan utang dalam fiqih muamalah, apalagi jika utang itu berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.

Mengapa demikian? Kita tahu bahwa mata uang (currency) yang kita gunakan selalu mengalami penurunan nilai tukar[1] dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan inflasi. Hal tersebut menyebabkan uang semakin lama semakin tidak berharga.

Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, penulis masih ingat, setiap pergi sekolah biasanya diberi jatah uang saku sekitar dua sampai lima ratus rupiah. Uang itu kalau dipakai untuk jajan cireng atau cilok, biasanya tidak habis, masih ada sisanya. Karena harga satu cireng atau cilok pada waktu itu hanya lima puluh sampai seratus rupiah saja.

Bayangkan kalau anak sekolah jaman sekarang diberi uang saku dua ratus rupiah. Jangankan untuk jajan, untuk bayar parkir saja tukang parkirnya pasti menolak. Dipakai untuk beli gorengan pun, cuma dapat bungkus plastiknya saja.

Maka seandainya seseorang punya utang satu juta di tahun 1990 dan baru bisa dilunasi di tahun 2017, berapa yang harus dia bayar? Dalam aturan fiqihnya, utang tidak boleh ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang dikembalikan, jumlah nominalnya harus sama. Utang satu juta harus dibayar satu juta juga tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Jika tidak, maka utang itu menjadi riba yang diharamkan.

Tetapi di sisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman. Karena uang satu juta yang dipinjam dua puluh tujuh tahun yang lalu, nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan uang satu juta pada saat dia melunasi.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi masalah yang serius dan menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama, mengingat bahwa fenomena inflasi yang terjadi pada mata uang yang kita gunakan sekarang, tidak terjadi atau paling tidak, terjadi dengan kadar yang minimal pada dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar di masa Rasulullah .

Bangsa Arab di zaman Rasulullah atau bahkan sebelum Rasulullah hidup, menggunakan alat tukar berupa emas dan perak dalam bentuk dinar dan dirham. Walaupun sebetulnya baik dinar maupun dirham keduanya bukan produk bangsa Arab sendiri, melainkan diadopsi dari peradaban di sekitarnya. Dinar berasal dari bangsa Romawi sedangkan dirham dari bangsa Persia.

Karena sifatnya yang mempunyai nilai asli yang melekat pada fisiknya (nilai intrinsik), dinar dan dirham memiliki nilai yang relatif stabil. Walapun terjadi fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan. Berbeda halnya dengan uang kertas yang kita gunakan hari ini, di mana fluktuasi nilainya bisa terjadi dalam level yang sangat tinggi dan secara drastis apalagi pada saat krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Pada tahun tersebut nilai rupiah merosot secara drastis. Di pertengahan tahun 1997 nilai rupiah masih Rp 2.300 per dollar AS, kemudian di awal tahun 1998 turun secara drastis menjadi Rp 17.000 per dollar AS. Itu artinya nilai rupiah turun lebih dari tujuh kali lipat. Dengan kata lain, jika uang satu juta rupiah di tahun 1997 sebelum krisis moneter bisa digunakan untuk membeli tujuh unit komputer, maka setelah terjadi krisis untuk membeli satu unit pun belum tentu cukup.

Dan jika itu dikaitkan dengan transaksi utang-piutang, tentu ini menjadi masalah. Apakah tetap harus membayar dengan nominal yang sama dengan pada saat meminjam, atau dengan nilai mata uang pada saat melunasi setelah mengalami inflasi?

Jika memperhitungkan inflasi, maka uang pelunasannya akan lebih besar. Dan ini yang dinamakan riba, di mana uang pelunasan lebih besar daripada uang yang dipinjam.

Tambahan Pelunasan Utang Karena Inflasi Apakah Termasuk Riba?

Tetapi apakah betul tambahan pada pelunasan utang yang disebabkan inflasi termasuk riba, atau ini adalah hal yang lain yang diperbolehkan dan tidak termasuk riba? Bagaimana para ulama memandang fenomena ini?

Melacak pendapat ulama klasik dari empat mazhab mengenai hal ini memang agak susah karena pada waktu mereka hidup belum menggunakan uang kertas seperti halnya sekarang. Namun jika diteliti lebih jauh ternyata ada jenis uang yang digunakan dahulu yang karakteristiknya hampir mirip dengan uang kertas. Di antaranya adalah fulus.

Fulus adalah uang logam yang biasanya terbuat dari tembaga. Pada awal kemunculannya fulus hanya dipakai sebagai uang secondary atau pelengkap dari emas dan perak. Di mana pada awalnya fulus memiliki nilai rendah dan hanya digunakan untuk membeli barang-barang murah yang tidak mencapai nilai satu dinar atau dirham.

Lalu kemudian pemakaian fulus sebagai alat tukar berkembang pada tahun 784-791 H. Bahkan nilai fulus pernah mengalami kenaikan, dimana pada awalnya 1 dinar sama dengan 480 fulus, pada tahun 630 H nilai fulus naik secara drastis sehingga 1 dinar sama dengan 18 fulus.[2]

Kesamaan karakter antara uang kertas dan fulus adalah keduanya sama-sama memiliki nilai ekstrinsik yang lebih besar dari pada nilai intrinsiknya. Di samping itu, keduanya juga mengalami fluktuasi nilai yang signifikan. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh inflasi uang kertas dalam utang-piutang, lebih dahulu kita telusuri bagaimana para ulama memandang fenomena fluktuasi nilai tukar pada fulus yang berlaku saat itu.

Pendapat para ulama tentang pengaruh naik-turunnya nilai tukar uang terhadap utang

Di dalam kitab-kitab fiqihnya para ulama membahas hal ini dengan istilah غلاء ورخص النقود (naik-turunnya nilai tukar uang). Dalam hal ini para ulama membedakan antara uang yang terbuat dari emas dan perak atau yang sering disebut dengan naqdain dengan uang yang terbuat dari logam lain seperti tembaga atau yang disebut dengan fulus.

1. Uang Emas dan Perak (النقود الخلقية)

Pada jenis uang yang pertama, yaitu yang terbuat dari emas dan perak (naqdain) para ulama sepakat bahwa orang yang berutang wajib mengembalikan dengan nominal yang sama pada saat meminjam. Tidak boleh ada tambahan. Dengan mengabaikan naik-turunnya nilai tukar uang tersebut.

Maka, uang yang terbuat dari emas dan perak kalau pun terjadi kenaikan atau penurunan nilai, hal itu tidak berpengaruh apapun pada transaksi utang-piutang. Jumlah uang emas atau perak yang dipinjam harus sama jumlahnya dengan yang dibayarkan saat melunasi. Satu dinar dibayar satu dinar, satu dirham dibayar satu dirham. Tidak boleh lebih.

2. Uang selain Emas dan Perak (النقود الاصطلاحية)

Namun berbeda halnya jika berbicara mengenai uang selain yang terbuat dari emas dan perak yang tidak mempunyai nilai intrinsik (النقود الاصطلاحية). Melainkan mempunyai nilai karena kesepakatan masyarakat atau pengakuan dari pemerintah sebagai alat tukar seperti mata uang yang kita gunakan sekarang.

Dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam tiga pendapat tentang apakah yang wajib dibayar oleh peminjam ketika uang itu mengalami kenaikan atau penurunan nilai tukar.

a) Jumhur Ulama

Mayoritas ulama di antaranya Abu Hanifah[3], pendapat masyhur dari malikiyyah[4], syafi’iyyah[5] dan hanabilah[6]  berpendapat bahwa naik-turunnya nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus) tidak berpengaruh dalam pelunasan utang. Uang yang dibayar saat pelunasan harus sama jumlahnya dengan uang pada saat dipinjam tanpa memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang tersebut.

Jumhur mendasari pendapatnya ini dengan alasan bahwa transakasi utang (qardh) yang sah adalah jika pengembaliannya dalam bentuk barang yang sejenis dan senilai (mitsl) dengan barang yang diutangkan.  Sehingga barang yang diutangkan itu harus jelas sifat dan ukurannya agar bisa dikembalikan dengan barang yang memiliki sifat dan ukuran yang sama. Ketentuan ini berlaku agar transaksi utang-piutang (qardh) tidak memenuhi unsur riba fadhl yang diharamkan.

Oleh karena itu kemudian jumhur menganggap bahwa uang itu termasuk ke dalam barang mitsliyyat yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pada saat diutangkan terlepas dari naik-turunnya nilai tukar uang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang mitsliyyat yang lain seperti beras, telur dan lain-lain.

Jika seseorang misalnya berhutang beras 1 kg pada saat harganya Rp 10.000, kemudian dikembalikan dua bulan kemudian di mana harganya sudah naik menjadi Rp 12.000, maka dia tetap wajib mengembalikan beras dengan berat yang sama dengan pada saat berutang yaitu 1 kg. Walapun pada saat pengembalian, harganya sudah mengalami kenaikan. Demikian halnya juga berlaku pada uang. Tidak boleh ada perbedaan jumlah antara yang diutangkan dengan yang dibayarkan, walaupun sudah mengalami inflasi.

Alasan kedua, menurut jumhur ulama turunnya nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh yang berutang. Melainkan hal tersebut terjadi secara alami tanpa kuasa dari kedua belah pihak baik yang berutang maupun yang mengutangkan. Maka orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus siap menanggung resiko jika di kemudian waktu uang tersebut mengalami inflasi sehingga nilai tukarnya menjadi turun.

b) Abu Yusuf

Pendapat Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah rupanya bertolak-belakang dengan jumhur termasuk gurunya sendiri. Dia memandang bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus), maka yang wajib dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Jika nilai uangnya turun (inflasi) maka secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika nilai uangnya naik (deflasi), pelunasannya menjadi lebih kecil.

Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdin dalam Majmu’ah ar-Rasail-nya[7]:

وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض

“Di dalam al-Muntaqa, ketika nilai fulus itu naik atau turun sebelum serah terima (pelunasan utang), Abu Yusuf berkata, “Pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu orang yang berutang tidak wajib membayar kecuali sejumlah uang yang dia pinjam.” Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan bahwa orang yang berhutang itu wajib membayar pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan utang.”

Sebagai contoh, seseorang meminjam uang Rp 1.000.000,- dengan kesepakatan akan dilunasi tahun depan. Tapi kemudian sesaat sebelum jatuh tempo terjadi krisis moneter yang menyebabkan inflasi sehingga nilai mata uang turun tiga kali lipat. Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf, orang itu harus membayar utangnya tiga kali lipat lebih besar sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi yaitu senilai Rp 3.000.000,-.

Contoh lain, misalkan seseorang sedang bangun rumah, kemudian dia membeli semen ke toko tetangganya sebanyak 50 sak senilai Rp 500.000,-. pada saat itu, harga semen Rp 10.000,-/sak. Tetapi, karena budget-nya kurang, dia tidak bisa membayar semen tersebut secara tunai. Dia berjanji akan membayarnya bulan depan. Namun ternyata di bulan berikutnya, sebelum jatuh tempo, harga semen naik menjadi Rp 20.000,-/sak. Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf utang yang wajib dia bayar adalah seharga semen pada saat melunasi yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (50 sak × Rp 20.000,-).

c) Pendapat Syadz dari Malikiyyah

Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang tidak masyhur dari kalangan Malikiyyah membedakan antara fluktuasi yang terjadi dalam level yang tinggi dengan naik-turun nilai tukar uang yang sifatnya rendah. Jika kenaikan atau penurunannya dalam tingkat tinggi, maka hal itu berpengaruh pada pelunasan utang. Sehingga yang dibayar adalah sejumlah uang dengan nilai tukar pada waktu pelunasan. Sedangkan jika naik-turunnya sedikit, dianggap tidak berpengaruh, sehingga tetap yang wajib dibayarkan adalah nominal yang sama dengan nominal uang yang dipinjam.[8]

Ganti Rugi Karena Inflasi (Ta’widh) Vs. Riba

Yang harus kita pahami dari pendapat Abu Yusuf dan pendapat syadz dari Malikiyyah yang membolehkan tambahan pelunasan utang karena sebab inflasi adalah bahwa prinsip tambahan ini berbeda dengan tambahan yang sifatnya riba.

Tambahan pelunasan utang akibat inflasi, dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar uang yang diutangkan karena tergerus oleh inflasi.  Yang mana, ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang berutang. Sebab, orang berutang dalam hal ini berlaku sebagai yad dhaman atau pihak yang wajib menjamin harta yang dipinjamnya kembali ke tangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama persis dengan pada saat harta itu dipinjam, bagaimanapun keadaanya.

Kemudian, uang yang sudah tergerus nilai tukarnya oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan (mitsl) dengan uang pada saat diutangkan. Untuk itu, ketika melunasi, uang yang dibayarkan haruslah memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Dan hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.

Prinsip ganti rugi ini, berbeda dengan tambahan yang bersifat riba. Sebab tambahan akibat inflasi tidak diperjanjikan di awal dengan nilai tambahan yang ditentukan. Melainkan tambahan tersebut dihitung pada saat melunasi, dengan menghitung tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. Jika inflasi itu terjadi, maka dihitung berapa tingkat inflasinya. Tetapi jika tidak terjadi, maka tidak ada tambahan yang dibayarkan. Berbeda halnya dengan riba, di mana tambahannya diperjanjikan di awal dengan jumlah tertentu yang disepakati.

Maka jika ada orang yang menganggap dan memahami bahwa pendapat Abu Yusuf dan pendapat syadz dari Malikiyyah ini membolehkan riba, tentu salah kaprah. Sebab prinsip riba yang diharamkan dengan ganti rugi karena adanya inflasi konsepnya berbeda, sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

 


[1] Nilai tukar uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

[2] Dr. Abdurrahman Fahmi, an-Nuqud al-‘Arabiyyah Madhiha wa Hadhiruha, hal. 75-76.

[3] Lihat: Hasyiyah as-Syalbi ‘ala Kanz ad-Daqaiq, hal. 142-143/4,

[4] Lihat: Minah al-Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil, hal. 535/2

[5] Lihat: Nihayah al-Muhtaj, hal. 399/3

[6] Lihat: Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, hal. 315/3; Al-Mughni ma’a asy-Syarh al-Kabir, hal. 365/4.

[7] Ibnu Abdin, Majmu’ah Rasail Ibni Abdin, hal. 60-61/2.

[8] Lihat: Hasyiyah ar-Rahauni, hal. 120/5; Hasyiyah Ibn al-Madani, hal. 118/5

Bagikan via


Baca Lainnya :

Ayat-ayat Hukum Terancam Expired?
Firman Arifandi, Lc., MA | 16 August 2017, 10:30 | 1.201 views
Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafii (Bagian 2)
Muhammad Ajib, Lc., MA | 15 August 2017, 10:00 | 998 views
Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafii (Bagian 1)
Muhammad Ajib, Lc., MA | 14 August 2017, 14:50 | 1.607 views
Antara Fiqih Dan Tasawuf
Galih Maulana, Lc | 6 August 2017, 21:47 | 1.622 views
Sesuai Pemahaman Sahabat, Bagaimana Maksudnya?
Galih Maulana, Lc | 5 August 2017, 21:21 | 1.286 views

more...

Semua Tulisan Penulis :
Qardh dan Dain, Jenis Utang yang Serupa Tapi Tak Sama
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 30 August 2017, 11:29 | 1.344 views
Bolehkah Melebihkan Pembayaran Utang dengan Alasan Inflasi?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 20 August 2017, 23:24 | 1.914 views
Benarkah Go-Food Haram?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 16 July 2017, 22:27 | 6.884 views
Ketika Ulama Tidak Mengamalkan Hadits
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 26 December 2016, 13:20 | 1.730 views
Ustadz Sunnah dan Ustadz Tidak Sunnah?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 8 December 2016, 09:00 | 2.759 views
Bolehkan Berwasiat Untuk Ahli Waris?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 1 May 2015, 15:55 | 4.774 views
Benarkah Tubuh Wanita Haid Itu Najis?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 16 February 2015, 00:01 | 4.037 views
Satu Keluarga Meninggal Bersamaan, Bagaimana Cara Pembagian Warisnya?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 25 January 2015, 19:12 | 3.657 views
Bagian Waris Anak Angkat
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 28 November 2014, 17:35 | 3.247 views
Islamisasi Atau Arabisasi?
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 12 April 2014, 08:01 | 6.417 views
Hadits-hadits Yang Saling Bertentangan
Muhammad Abdul Wahab, Lc | 6 April 2014, 12:00 | 6.386 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA52 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA46 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Galih Maulana, Lc14 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc11 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA11 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Isnawati, Lc8 tulisan
Siti Chozanah, Lc6 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan