Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Uang Syubhat untuk Bayar Pajak? | rumahfiqih.com

Uang Syubhat untuk Bayar Pajak?

Fri 5 April 2013 21:19 | Muamalat | 8.479 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :
Ustadz, di kalangan PNS, jamak terjadi atasan memberikan "honor" yang syubhat. Status syubhat karena kadang-kadang pemberian uang itu tanpa disertai keterangan jelas dari pos anggaran yang mana.

Di antara sumber "pemasukan" yang lazim terjadi, adalah dari selisih diskon pembelian barang / penyewaan tempat untuk sebuah kegiatan dinas dengan jumlah tertera di kwitansi / invoice.

Saya insya Allah selalu berusaha memisahkan penerimaan semacam itu dari penerimaan yang resmi & sudah jelas statusnya halal. Yang syubhat tadi, meski saya terima dari atasan (tidak bisa dihindari, kecuali siap untuk berkonfrontasi dengan atasan / teman-teman kantor), tidak saya gunakan untuk seluruh pos nafkah keluarga.

Uang syubhat itu saya kumpulkan di amplop tersendiri. Ustadz, saya pernah mengeluarkan sebagian dari uang itu ketika warga di lingkungan tempat tinggal saya sepakat untuk memperbaiki jalan dengan betonisasi. Saya pernah dengar hal semacam ini boleh dilakukan. Masalahnya, "pintu-pintu" penyaluran untuk uang syubhat itu jarang saya temui / kalah cepat dengan tingkat pemasukan uang syubhat. Hehehe..

Yang ingin saya tanyakan, bolehkah uang syubhat semacam ini dipakai untuk membayar pajak ke pemerintah (PBB, misalnya)? Kenapa terpikir ke situ, karena pajak yang dikumpulkan ke negara kan di antaranya "dikembalikan" oleh negara kepada masyarakat luas dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, saluran air, dll. Saya juga berpikir itu sama saja "mengembalikan" uang tersebut kepada negara.

Saya belum melakukan apa yang saya tanyakan karena saya ingin mendapatkan kepastian status syar\'i-nya. Intinya sih, saya pingin supaya isi amplop itu cepat habis dan tersalurkan tanpa menimbulkan dosa bagi saya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Wallahu \'alam.

Jawaban :
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Secara alur logika, nampaknya ide antum itu lumayan bagus. Intinya, kebocoran uang negara dikembalikan lagi ke negara, meski lewat saluran yang rada berbeda.

Dalam bentuk yang ideal, lewat mana sumber kebocoran uang negara itu, maka lewat situ pula uang itu dikembalikan. Kalau kita umpamakan maling mengambil barang orang, maka kalau maling itu insyaf dan ingin bertobat, barang itu harus dikembalikan lagi kepada pemilik aslinya.

Namun kalau sesuatu tidak bisa berjalan secara ideal, bukan berarti ditinggalkan sama sekali. Kalau tidak bisa mendapatkan 100%, maka 80% pun sudah lumayan.

Yang dihargai pertama kali adalah niat dan tekad untuk tidak makan uang haram. Adanya niat dan tekad itu sendiri sudah merupakan prestasi tersendiri. Jarang-jarang ada PNS yang mau bertekad seperti yang antum lakukan. Kebanyakan yang saya temukan justru malah sejak belum masuk jadi PNS, sudah berniat mau cari-cari uang haram begituan. Justru pilihan bekerja untuk jadi PNS semata-mata karena adanya lahan-lahan basah yang haram itu.

Jadi bagi saya, niat dan tekat itu harus dihargai terlebih dahulu. Semoga PNS yang lain mendapatkan hidayah yang sama seperti yang antum dapatkan dari Allah SWT.

Selanjutnya, baru kita bicara tentang bagaimana cara menghindarinya uang haram itu. Kalau bicara yang paling ideal, tentu saja penolakan secara terbuka. Prinsip sampaikan kebenaran walaupun pahit, tentu menjadi sebuah pilihan yang utama.

Terus terang saya agak jarang menemukan PNS yang bisa sampai ke derajat yang satu ini. Walaupun bukan tidak ada sama sekali. Almarhum Ayahanda saya dulunya seorang PNS. Beliau memang dikelilingi oleh PNS yang buruk mentalnya. Tetapi beliau punya atasan yang baik dan mendukung. Maka secara terang-terangan beliau memerangi berbagai perilaku tidak terpuji itu.

Departemen Luar Negeri (DEPLU) beliau bekerja di bagian keuangan atau bagian gaji. Maka dengan tegas dan terang-terangan beliau menyatakan perang terbuka kepada semua PNS yang berniat tidak terpuji. Dan karena sikap tegas itu keluar dari lubuk hati terdalam, dan beliau sendiri memang bersih, justru semua orang malah menghargai.

Apalagi beliau juga jadi pimpinan kegiatan kerohanian Islam. Maka dalam setiap khutbah Jumat atau pengajian, materi yang beliau sampaikan tidak jauh-jauh dari haramnya menilep uang rakyat. Maka di waktu itu, setiap kelebihan uang perjalanan dinas, atau uang-uang apapun, harus dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Unik memang, bahkan nyaris mustahil kalau hal itu diterapkan di masa sekarang. Tetapi kejadian itu nyata.

Kalau di masa sekarang, rasanya memang agak jarang kita menemukan sosok yang demikian. Walau pun kita masih bisa menemukan sosok PNS jujur dan bersih, tetapi umumnya 'tidak berdaya' berada di tengah kepungan kebatilan yang sudah jadi mafia dengan jaringan yang amat kuat.

Maka dalam ketidak-berdayaan itu, ide seperti yang antum sampaikan itu saya bilang : boleh juga. Dengan catatan, cara itu sifatnya cuma sementara, bukan solusi yang sesungguhnya. Dan karena saya bukan PNS, maka saya tidak bisa bicara banyak tentang upaya yang lebih tepat dalam mengembalikan uang negara.

Wallau a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Baca Al-Fatihah Sesudah Imam : Apa Tidak Terburu-buru?
4 April 2013, 23:47 | Shalat | 16.699 views
Memahramkan Anak Suami, Bisakah?
4 April 2013, 01:09 | Nikah | 8.344 views
Harta Isteri Menjadi Hak Isteri, Apa Dasarnya?
2 April 2013, 20:34 | Wanita | 10.446 views
Ragu Diundang Makan di Rumah Non Muslim
1 April 2013, 00:28 | Kuliner | 9.175 views
Mana yang Berlaku, Masa 'Iddah Berdasarkan Agama atau Negara?
30 March 2013, 22:14 | Nikah | 79.003 views
Islam Tidak Mengenal Pembagian Harta Gono-Gini?
29 March 2013, 20:46 | Mawaris | 12.410 views
Zakat Rumah yang Disewakan
29 March 2013, 01:48 | Zakat | 16.729 views
Mencabut Sighat Taliq yang Terlanjur Dilakukan
28 March 2013, 23:46 | Nikah | 11.561 views
Kotoran Kambing dan Air Kencing Unta Tidak Najis?
27 March 2013, 23:01 | Thaharah | 20.300 views
Perayaan Khitanan, Adakah Pensyariatannya?
26 March 2013, 23:24 | Thaharah | 11.595 views
Membatalkan Baiat, Apakah Ada Kaffarahnya?
26 March 2013, 23:21 | Aqidah | 9.048 views
Rasulullah SAW Dituduh Maniak Seks dan Pedofil?
25 March 2013, 22:45 | Umum | 14.130 views
Hukum Tinggal di Hotel Milik Orang Kafir di Mekkah Madinah
24 March 2013, 19:24 | Muamalat | 8.508 views
Wali Salah Mengucapkan Nama Ayah Saat Ijab-Qabul
22 March 2013, 18:52 | Nikah | 23.943 views
Korupsi Halal Karena Termasuk Rampasan Perang?
22 March 2013, 00:56 | Kontemporer | 8.571 views
Haramkah Menghias Masjid
20 March 2013, 02:59 | Shalat | 7.245 views
Mengapa Umat Islam Sulit untuk Bersatu?
19 March 2013, 00:01 | Kontemporer | 10.382 views
Benarkah Ada Ayat-ayat Yang Saling Kontradiktif
18 March 2013, 02:00 | Quran | 8.855 views
Bolehkah Wanita Jadi Saksi Dalam Pernikahan
17 March 2013, 23:33 | Nikah | 9.012 views
Apakah Kita Baca Al-Fatihah Ketika Shalat di Belakang Imam?
16 March 2013, 23:38 | Shalat | 19.344 views

TOTAL : 2.302 tanya-jawab | 35,080,349 views

KATEGORI
1. Aqidah 25 subtema
2. Quran 8 subtema
3. Hadits 11 subtema
4. Ushul Fiqih 7 subtema
5. Thaharah 9 subtema
6. Shalat 28 subtema
7. Zakat 11 subtema
8. Puasa 15 subtema
9. Haji 12 subtema
10. Muamalat 17 subtema
11. Nikah 20 subtema
12. Mawaris 9 subtema
13. Kuliner 7 subtema
14. Qurban Aqiqah 3 subtema
15. Negara 11 subtema
16. Kontemporer 7 subtema
17. Wanita 8 subtema
18. Dakwah 5 subtema
19. Jinayat 7 subtema
20. Umum 23 subtema

Jadwal Shalat DKI Jakarta

21-7-2019
Subuh 04:45 | Zhuhur 12:01 | Ashar 15:23 | Maghrib 17:57 | Isya 19:08 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Jadwal | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Radio
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img