Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Halalkah Dana Talangan Haji Dari Bank Syariah? | rumahfiqih.com

Halalkah Dana Talangan Haji Dari Bank Syariah?

Mon 16 September 2013 21:54 | Haji | 11.720 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :
Assalamualaikum wr wb

Pak ustdz, saya ingin bertanya mengenai dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank bank syariah, itu bagaimana hukumnya dalam agama islam? Halal atau tidak?

Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum wr wb

Jawaban :
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Singkatnya masalah ini bisa kita kelompokkan sebagai masalah khilafiyah, dimana ada sebagian kalangan ulama yang membolehkan, namun sebagian lainnya dengan tegas mengharamkannya.

Sebut saja ada Dewan Syariah Nasional (DSN) di satu pihak yang tegas-tegas menghalalkan dana talangan haji ini, lewat fatwanya no 29 tahun 2002. Dalam fatwanya itu, DSN membolehkan dana talangan haji karena dianggap sebagai ujrah atau upah atas jasa menalangi biaya haji.

Namun di pihak lain kita menemukan ada banyak suara keberatan dari para ulama yang kurang setuju dengan fatwa DSN ini. Sebab apa yang disebut ujrah itu tidak lain hanya akal-akalan dan hilah saja. Sebenarnya keuntungan yang diterima pihak bank tidak lain adalah bunga hasil dari meminjamkan uang.

Maka dalam status khilafiyah ini, kita harus bisa memahami kalau ada pihak-pihak yang punya pendapat berbeda dengan pendapat kita. Dan perbedaan pendapat ini bukan lahan untuk saling mencaci atau mencemooh, apalagi bersikap dengan perilaku yang kurang terpuji.

Walaupun demikian, tentu juga tidak salah apabila kita sendiri mempelajari dan lebih mendalami latar belakang perbedaan pendapat ini dengan seksama, agar kita tahu dengan pasti kenapa kita memilih suatu pendapat, dan tahu juga apa kelebihan dan kelemahan pendapat lain.

A. Mengenal Dana Talangan Haji

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat mereka yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai 'tanda jadi' bahwa mereka serius ingin berangkat haji.

Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum namanya dalam daftar antrian. Memang biaya naik haji bukan 25 juta, tetapi lebih dari itu, yaitu sekitar 35 jutaan. Uang 25 juta ini sekedar uang untuk bisa ikut dalam antrian.

Tentu buat mereka yang belum punya uang sebesar 25 juta, tidak mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, pihak bank kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah haji.

Jadi dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam 'uang jasa', yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat profit margin tersendiri dalam bisnisnya.

Justru yang jadi titik masalah pada 'bunga' dari pinjaman ini. Logikanya, tidak mungkin sebuah bank, meskipun berembel-embel syariah, tiba-tiba berbaik hati meminjamkan uang 25 juta begitu saja, kalau tidak pakai 'imbalan' apa pun. Yang namanya bank, pada hakikatnya adalah sebuah perusahaan. Dan sebuah perusahaan biar bagaimana pun juga bukan lembaga bantuan sosial. Maka logika dasar yang bisa kita pahami, bank harus dapat untung.

Dan dalam hal ini, keuntungan didapat dari hasil meminjamkan uang kepada calon jamaah haji. Tinggal dicarikan hilah atau alibi agar apa yang awalnya riba dan haram kemudian bisa berubah jadi halal.

B. Pendapat Yang Menghalalkan

1. Dalil Utama : Bukan Bunga Tetapi Ujrah

Pihak terdepan yang menghalalkan dana talangan haji ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan fatwa nomor 29 tahun 2002. Dalam hal ini DSN seperti pasang badan untuk menghalalkan apa-apa yang selama ini masih dianggap belum memenuhi ketentuan syariah.

Berikut kutipan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI : [download pdf]

  1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
  2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
  3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
  4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa itu memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa pihak bank boleh menarik keuntungan dari jasa meminjamkan uang. Yang disebutkan adalah bank boleh mendapatkan imbalan jasa (ujrah) bukan dari meminjamkan uang, tetapi dari jasa pengurusan haji dengan prinsip ijarah.

Dengan akad ini seolah-olah pihak bank syariah diposisikan seperti pihak yang berjasa mengurus segala tetek bengek keperluan orang yang mau berangkat haji. Dan atas 'jasa pengurusan' ini, maka bank berhak mendapatkan fee atau uang jasa dari calon jamaah haji.

Seolah-olah bank itu adalah perusahaan travel atau semacam biro agen perjalanan, yang  yang berjasa mengerjakan sesuatu untuk kita, dan untuk itu kita memberinya upah.

Dan karena memberi upah atas jasa yang dilakukan seseorang dalam hukum Islam memang halal hukumnya, bahkan wajib ditunaikan, maka hukum memberi uang tambahan itu pun dihukumi sebagai upah yang halal. 

Adapun uang dana talangan yang dipinjamkan kepada calon jamaah haji, semata-mata pinjaman tanpa bunga dan tidak ada pungutan. Akadnya lain lagi dari akad ujrah di atas, tetapi akad baru yang namanya al-qardh.

Maka pihak bank syariah punya dua akad dengan calon jamaah haji.

Pertama akad ujrah, yaitu jamaah memberi upah kepada bank syariah karena telah membantu mengurus pendaftaran haji. Dan akad ini halal karena pada dasarnya akad upah (ujrah) ini memang halal.

Kedua, akad al-qardh (pinjaman uang) yang dilakukan tanpa bunga. Sehingga uang yang dipinjamkan 25 juta dan dikembalikan utuh 25 juta tanpa bunga.

2. Meringankan Beban Biaya Haji

Selain berdasarkan landasan pokok yang bersifat substantif di atas, mereka yang menghalalkan akad ini juga menggunakan landasan hukum berdasarkan turunan atau dampak positif yang ditimbulkan darinya. Di antaranya adalah :

Dengan adanya fasilitas dana talangan ini, maka terbuka kesempatan buat mereka yang belum dana cukup untuk berangkat haji. Cukup dengan dana awal sekitar 2 juta rupiah, seseorang bisa dijamin mendapatkan jatah untuk berangkat haji.

Maka keberadaan dana talangan ini meringankan beban dalam urusan biaya naik haji dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada khalayak untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci.

3. Memberi Jaminan Berangkat Haji

Dengan adanya dana talangan ini, masyarakat bisa mendapatkan jaminan yang pasti untuk menunaikan ibadah. Kepastian itu hanya bisa dicapai bila seseorang sudah menyetorkan sejumlah dana tertentu yang nilainya cukup besar.

Karena ditalangi oleh pihak bank, maka dana yang cukup besar itu bisa dibayarkan sehingga jaminan berangkat haji pun dengan mudah bisa didapat.

4. Menguntungkan

Buat pihak Bank sendiri, dana talangan haji ini sangat menguntungkan dari sisi bisnis dan menjadi sebuah lahan baru untuk mengeruk keuntungan.

Apalagi mengingat bahwa jumlah jamaah haji tiap tahun tidak akan pernah berkurang, sebaliknya jumlah calon jamaah ini selalu naik jumlahnya setiap tahun.

Bahkan ada tambahan nilai, yaitu kredit yang dikucurkan dapat jaminan untuk bisa dibayarkan tepat waktu.

C. Pendapat Yang Mengharamkan

Di luar Dewan Syariah Nasional, cukup banyak ulama dan para ahli fiqih yang menolak kehalalan dana talangan haji ini. Penolakan ini sah dan tidak dilarang, mengingat kedudukan sebuah fatwa memang tidak mengikat secara hukum.

Walau pun yang mengeluarkan fatwa sekelas DSN, namun biar bagaimana pun sebuah fatwa bukan undang-undang atau qanun. Sehingga sebuah fatwa bisa saja diikuti dan bisa saja ditinggalkan. Dan dalam fatwa itu, DSN memang memberikan semacam ruang untuk mengubah substansi fatwa itu kalau dianggap kurang tepat. Silahkan baca bagian akhir dari fatwa DSN itu :

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan JIKA DI KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN, AKAN DIUBAH DAN DISEMPURNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 

Salah satu sebab kenapa sebuah fatwa boleh ditinggalkan, apabila fatwa itu dianggap kurang tepat atau bertentangan dengan hasil kajian lain yang dianggap lebih dalam dan lebih akurat.

Di antara hujjah dan dalil tentang haramnya dana talangan haji ini karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya bunga. Dan bunga pinjaman itu adalah riba yang telah diharamkan.

1. Bukan Ujrah Tetapi Bunga Pinjaman

Menurut pihak yang mengharamkan akad ini, meski bunyi akadnya bukan pinjam uang pakai bunga, namun secara subtantif yang sebenarnya terjadi sebenarnya tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang pakai bunga.

Adapun akad ujrah atau upah atas jasa pengurusan yang disebut-sebut itu, tidak lain hanya sekedar 'hilah' atau alibi yang dibuat-buat.

Kenapa disebut sebagai alibi yang dibuat-buat?

Karena 'jasa pengurusan' itu memang tidak pernah dilakukan oleh pihak bank. Sebab dalam undang-undang dan ketentuannya, bank tidak dibenarkan melakukan 'jasa-jasa pengurusan', karena bank bukanlah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan perjalanan.

Kalau memang benar bahwa bank telah melakukan jasa pengurusan, maka seharusnya bank itu benar-benar mengerjakannya. Dan jenis pekerjaan jasa pengurusan haji ini cukup banyak, diantaranya

  • Melaksanakan bimbingan ibadah manasik haji buat jamaah sejak di tanah air
  • Membuatkan passport buat jamaah
  • Mengurus visa haji di Kedutaan Besar Saudi Arabia.
  • Mengurus tiket atau menyewa 18 unit pesawat charter khusus haji
  • Memesan kamar hotel atau penginapan baik di Mekkah, Madinah ataupun Jeddah
  • Memesan menu makan katering buat jamaah selama di tanah suci
  • Mengatur petugas handling di airport
  • Menyiapkan tenaga petugas mutawwif
  • Memesan kendaraan selama di tanah suci
  • Menyediakan tenaga kesehatan

Dan tentu masih banyak jenis pekerjaan lain yang terkait dengan jasa pengurusan jamaah haji yang tidak disebutkan disini.

Namun meski mengaku-ngaku telah berjasa mengurus jamaah haji, ternyata tidak satu pun dari item-item di atas yang benar-benar dilakukan oleh pihak bank syariah. Satu-satu yang dilakukan cuma meminjamkan uang, plus memasukkan data jamaah haji ke komputer pusat (siskohaj).

Kalau pun memasukkan data jamaah ke siskohaj ini dianggap jasa, logika akal sehatnya tentu tidak harus sampai bayar berjuta-juta. Fee atau ujrah yang masuk akal dan bukan akal-akalan misalnya 10 ribu per orang. Tetapi kalau dikenakan biaya sampai ratusan ribu apalagi pakai juta-jutaan, kita semua sepakat ini cuma akal-akalan. Anak kecil pun tahu kalau dirinya diakali.

Maka meski bunyi akadnya akad ujrah atau upah, tetapi substansinya tetap saja yang disasar adalah bagaimana pinjaman atau talangan dana itu bisa menghasilkan keuntungan.

Walaupun kewajiban tambahan itu diganti istilahnya dengan beragam istilah yang diperhalus, seperti uang administrasi, uang terima kasih, uang pengertian, bahkan termasuk uang atas konsekuensi inflasi, tetap saja tidak akan mengubah posisi dan status keharamannya.

Apalagi kalau diganti namanya menjadi 'uang jasa', lebih jelas lagi kepalsuannya. Sebab kalau meminjamkan uang dianggap sebagai jasa, lalu atas jasa itu boleh diberi upah, maka semua transaksi ribawi dimana pun akan minta keadilan dan berkilah bahwa mereka pun merasa berjasa.

Para rentenir dan lintah darat pun akan merasa bahwa mereka telah berjasa besar, sebab dengan uang pinjaman yang mereka berikan itu, banyak orang yang kesulitan uang akan mendapatkan manfaat.

Lantas kalau rentenir itu merasa berhak untuk mendapatkan semacam 'imbalan' atas jasa meminjamkan uangnya, maka pada akhirnya usaha rentenir pun akan jadi halal hukumnya. Mereka akan berkilah bahwa mereka tidak makan bunga riba, tetapi mereka menjual jasa.

2. Tidak Punya Uang 25 Juta Berarti Tidak Mampu dan Tidak Wajib Haji

Upaya bank meminjamkan calon haji uang sebesar 25 juta tentu sebuah niat baik. Namun karena sifatnya pinjaman, tetap saja ada kewajiban untuk mengembalikannya, itupun masih harus dengan tambahannya. Maka pihak yang dipinjamkan itu pada hakikatnya bukan orang yang mampu untuk berangkat haji.

Kalau pun mereka berangkat haji dan menjalankan semua syarat dan rukunnya, memang hukumnya sah. Tetapi kalau dilihat dari sisi syarat wajib, sebenarnya mereka ini belum termasuk kelompok yang wajib melaksanakan ibadah haji.

Sementara Al-Quran dengan tegas mensyaratkan bahwa hanya mereka yang mampu saja yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan mereka yang tidak mampu, tidak diwajibkan bahkan bisa gugur kewajibannya.

Dampak negatifnya adalah bahwa mereka yang sebenarnya punya uang dan mampu, kalau tidak cepat-cepat mendaftar akan kehilangan kesempatan. Sebab jatahnya sudah diambil oleh mereka yang sebenarnya belum mampu.

Di satu sisi fasilitas dana talangan ini memang membantu orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi haji ke tanah suci. Tetapi di sisi lain, justru dana talangan ini malah membuat skala prioritas menjadi acak-acakan. Setidaknya, mereka yang sudah wajib melaksanakan haji jadi terhambat niatnya gara-gara ada orang yang belum sampai ke level wajib haji sudah mengambil jatah duluan.

3. Takalluf dan  Memberatkan

Pinjam uang untuk pergi haji bagi mereka yang memang belum punya uang cukup merupakan sebuah tindakan takalluf atau memaksakan diri yang bukan pada tempatnya.

Padahal isyarat dan pesan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa hanya mereka yang mampu saja yang diperintahkan untuk berangkat haji. Kalau memang belum punya harta sebesar itu, kewajiban berangkat haji sudah gugur.

Sementara di balik dari janji kemudahan yang diiming-imingkan, sebenarnya ada kewajiban untuk membayar biaya haji jauh lebih mahal. Logikanya, tidak mungkin pihak bank mau bermurah hati bagi-bagi uang secara gratisan. Dan apalah artinya peminjaman itu kalau sekedar pulang modal tanpa ada keuntungan yang ditarik dari masyarakat.

Sayangnya, hal ini kurang ditonjolkan sejak awal. Masyarakat dibiasakan hidup dengan selalu terlilit dengan hutang, hutang dan hutang. Dan dalam rumus dasarnya, tidak ada hutang yang scorenya 0 - 0 alias tanpa bunga.

Beban bunga inilah yang justru ditutup-tutupi sedemikian rupa sehingga yang lebih dominan hanya sisi fasilitas cairnya dana pinjaman.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Apakah Sah Khutbah Pakai Bahasa Selain Arab?
13 September 2013, 00:17 | Shalat | 7.571 views
Perlukah Lisensi Buat Para Khatib untuk Khutbah?
12 September 2013, 01:12 | Dakwah | 5.209 views
Nabrak Orang Sampai Mati, Pembunuhan atau Musibah?
9 September 2013, 22:05 | Jinayat | 13.569 views
Hijrah, Syarat Diterimanya Amal Seseorang?
9 September 2013, 03:03 | Aqidah | 6.892 views
Cara Menyikapi Hadits yang Berbeda-Beda
8 September 2013, 06:22 | Hadits | 7.245 views
Shalat Jum'at dalam Perjalanan
6 September 2013, 10:32 | Shalat | 7.535 views
Kirim Fatihah Buat Abdul Qadir Jaelani Atau Imam Asy-Syafi'i?
3 September 2013, 20:28 | Aqidah | 55.294 views
Salah Paham Sertifikat Halal
3 September 2013, 02:28 | Kuliner | 9.825 views
Haramkah Gaji PNS Karena Lulus Dengan Menyogok?
30 August 2013, 21:25 | Muamalat | 15.568 views
Meminjamkan Uang dengan Imbalan, Haramkah?
29 August 2013, 03:31 | Muamalat | 13.043 views
Menikah di Depan Jenazah
29 August 2013, 02:42 | Nikah | 7.261 views
Doa Agar Suami Tidak Dipoligami, Bolehkah?
27 August 2013, 07:54 | Nikah | 8.928 views
Tidak Tahan Menggauli Isteri Masih Nifas
27 August 2013, 04:39 | Nikah | 8.565 views
Kondangan Diniatkan Infaq?
26 August 2013, 04:39 | Umum | 7.791 views
Hukum Menikah untuk Diceraikan
22 August 2013, 07:40 | Nikah | 6.574 views
Tarif Memanggil Penceramah Terkenal Mahalnya
21 August 2013, 03:24 | Kontemporer | 10.492 views
Bolehkah Menikah Dengan Wali Hakim?
20 August 2013, 21:52 | Nikah | 9.400 views
Janda Berangkat Haji Dalam Masa Iddah, Haramkah?
19 August 2013, 18:59 | Haji | 7.121 views
Kutbah Jum'at Kekurangan Satu Rukun
16 August 2013, 11:35 | Shalat | 8.286 views
Minum Khamar Harus Dicambuk?
14 August 2013, 23:26 | Jinayat | 6.092 views

TOTAL : 2.294 tanya-jawab | 22,841,114 views