1. 1. Apa Hukum Kredit Kendaraan Dari Pembiayaan Pihak Ketiga

Apa Hukum Kredit Kendaraan Dari Pembiayaan Pihak Ketiga


YAS-1 : Thu, 16-11-2017 | Ahmad Sarwat, Lc., MA
1.Apa Hukum Kredit Kendaraan Dari Pembiayaan Pihak Ketiga
2.Apa Hukum Bunuh Diri Karena Sakit Parah
3.Bolehkah Mengkoreksi Pendapat Imam as-Syafii
4.Apa Hukumnya Salat Dzuhur Setelah Salat Jumat
5.Salat Tarawih 20 Rakaat Dan 8 Rakaat Mana Yang Lebih
6.Bagaimana Tentang Hal Mengadzani Bayi Yang Baru Lahir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, hari ini saya Ahmad Sarwat bersama dengan para Ustaz di rumah fiqih akan mencoba memberikan jawaban-jawaban yang sudah masuk ke redaksi tim Rumah Fiqih. Beberapa pertanyaan yang masuk ada 5. Saya akan bacakan yang pertama dulu ini datang dari Ibu Dwi atau dari Bapak Dwi

Hukum sistem kredit kendaraan,

“Tanya ya Ustadz, bagaimana dengan sistem kredit motor atau mobil yang berlaku di tempat kita dengan berbagai pembiayaan dari pihak ketiga. Kalau gak boleh, adakah kredit motor atau mobil dari pembiayaan keuangan syariah”.

Jawaban ;

Terkait dengan sistem kredit motor atau mobil yang berlaku di negeri kita ini, memang ada banyak pilihannya. Dan diantara pilihan itu Ada yang halal dan juga yang haram. Lalu bagaimana kita membedakan antara sistem kredit yang halal dengan yang haram?

Pada dasarnya adalah kita melihat dari sisi akadnya, karena melibatkan pihak ketiga. Sebenarnya pihak ketiga ini konteksnya dalam konteks apa.  Apakah pihak ketiga ini sekedar meminjamkan uang saja kepada pihak pertama sebagai pembeli, lalu dia (pihak ketiga) meminjamkan uang dan kemudian meminta "Charge" atau selisih harga dari uang yang dipinjamkan.

Contoh misalnya, kalau sepeda motor itu harganya 15 juta, lalu dipinjamkan lah uang sebesar 15 juta oleh pihak Ketiga. Kemudian Uang 15 juta ini diberikan pada pihak kedua yaitu penjual, dalam hal ini adalah showroom. Tetapi kemudian pihak ketiga mengatakan pada pihak pertama (Pembeli) dari sepeda motor itu bahwa anda pinjam uang 15 juta, dan untuk itu anda harus membayar pokoknya pinjamannya (yang 15 juta), juga harus membayar bunganya.

Pada konteks inilah kemudian akad ini menjadi akad yang namanya AKAD PINJAM UANG. Lalu karena pinjam uang, maka pihak Ketiga meminta “TAMBAHANNYA”, semacam selisih nilai antara yang dipinjam dengan yang harus dikembalikan. Oleh karena itu selisihnya Inilah (Tambahannya) yang disebut dengan riba dan hukumnya tentu saja HARAM.

Lalu bagaimana dengan yang halal?

Yang halal prinsipnya sederhana saja. Bahwa Pihak Ketiga dalam hal ini tidaklah meminjamkan uang. Pihak ketiga (Pemilik uang) dalam hal ini “berubah posisinya” menjadi orang yang membeli barang (membeli sepeda motor), lalu menjualnya kepada kita. Dia membeli dengan harga sama (15 Juta rupiah) kepada show room, kemudian Pihak Kedua (yang memberi kredit/perusahaan leasing, misalnya seperti Adira/Oto Finance), menjual barang (sepeda motor tersebut) kepada pihak Pertama (Pembeli). Hal ini tidak ada masalah karena dia (Pihak Kedua) tetap terima cash (dari Pembeli motor dan penjual motor).

Tetapi untuk kasus ini, sepeda motor yang sudah dibeli oleh pihak ketiga, kemudian dijual kepada pihak pertama (pembeli) sehingga akad nya ini bukanlah akad pinjam uang melainkan akad jual beli. Pihak ke tiga membeli sepeda motor dengan harga 15 juta lalu menjadi milik Pihak Ketiga. Kemudian setelah dia (Pihak Ketiga) menjadi pemilik motor, kemudian dikirimkan / dijual ke Pihak Pertama (Pembeli).

Namanya saja jual beli, tentu saja dia (Pihak Ketiga) boleh mengambil untung. Pedagang itu prinsipnya membeli barang dengan harga “yang relatif murah”, kemudian dijual dengan harga “yang cukup tinggi” agar mendapatkan keuntungan.

Kalau akad yang seperti ini maka hukumnya halal.

وأحل الله البيع وحرم الربا

“Allah sudah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba”. (QS 2;275)

Oleh karena itulah maka dalam hal ini yang kita lakukan sebagai pembeli adalah harus “Memilih” akad yang bukan bersifat “pinjam uang”. Kita melakukannya (membuat menjadi) akad jual beli, sesuai dengan contoh diatas. Sehingga praktek / aplikasi seperti ini bisa kita tawarkan juga kepada Pihak Ketiga dan Pihak Kedua, atau lebih sederhananya kita ajukan kepada Bank Syariah / Pembiayaan Syariah, menggunakan sistem seperti ini.  

Bisa juga kita katakan kepada Pihak Ketiga dan Pihak Kedua, bahwa kita sebagai pembeli, ingin menggunakan Akad Jual beli seperti contoh diatas untuk menghindari Riba. Tidak sekedar Pasrah mengikuti kemauan Pihak Ketiga/Pihak Kedua. Tinggal dijelaskan bahwa mereka (pihak Ketiga dan Pihak Kedua), bisa mengambil untung dengan menggunakan selisih harga dari penjualan barang yang disepakati diawal (dengan menganut sistem jual beli, penjual menawarkan barangnya dengan harga tertentu, sehingga akadnya menjadi Akad Jual Beli, bukan akad Pinjam Uang. Bila akadnya adalah “pinjam uang”, maka itu sama dengan Riba (HARAM),  tapi kalau akadnya adalah dalam jual barang maka itu menjadi halal.

Mungkin memang akan ada yang bertanya, kalau pada akhirnya sama (antara akad jual beli dan akad pinjam uang, karena pada akhirnya sama-sama menerima margin / mengambil selisih harga), apa bedanya?

Tentu ada bedanya, bahkan bisa sangat besar. Karena akad yang pertama adalah akan pinjam uang pakai bunga (sekian persen dari harga awal), sementara akad yang kedua adalah jual beli yang memberikan keuntungan kepada pihak yang menjualnya (dengan menaikan harga jual kepada Pihak Pertama, yang sistemnya flat/pasti, tidak berubah-ubah karena waktu cicilan).

Namun kita sebagai pembeli kemudian mungkin akan terkena “Mark Up” dari harga aslinya (misalnya 15 juta harga awalnya, namun karena dijual oleh si Penjual kepada kita, kita jadi membeli mungkin bisa sampai 20 juta). Tapi, harga tersebut (20 juta) boleh dicicil selama sekian tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 5 tahun sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan pihak yang menjual barang itu.

Kita sebagai pembeli tentu mendapatkan keuntungan dengan tidak perlu membayar Cash sebesar 20 juta, namun cukup mencicil sesuai waktu yang disepakati.

Nah tetapi ada catatan yang penting. Bahwa dalam akad jual beli maka harganya harus pasti. Dalam arti kalau memang disepakati harga sepeda motor 20 juta, dia tidak boleh bergeser geser/berubah-ubah lagi harganya. Karena kalau digeser-geser / berubah-rubah harganya misalnya menjadi naik atau turun karena misalnya keterlambatan dalam pencicilan dan sebagainya maka, dia juga akan terjebak lagi dengan riba sendiri.

Catatan yang paling penting dalam akad kredit ini adalah harganya harus pasti (Flat) dari awal dan tidak boleh berubah berubah.

Tetapi mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bila harganya sudah flat (tetap/pasti) namun setelah jatuh tempo (misalnya 36 bulan), hingga masa jatuh tempo barang belum bisa kita lunasi, apakah Penjual bisa mengenakan “Pinalti atau semacam sangsi/denda?”.

Bila Penjual memberikan sangsi berupa Pinalti atau Denda pembayaran tambahan dari yang sudah disepakati dari harga awal, maka Ulama mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada Riba.

Maka dalah hal ini memang tidak boleh dikenakan denda atau yang sejenisnya, yang denda uangnya akan jatuh kepada pihak Penjual. Tetapi bila dendanya (uangnya) jatuh kepada pihak yang lain, sebutlah kepada negara, misalnya kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial lainnya, ini tidak disebut riba.

Tetap si Pembeli dihukum karena terlambat membayar, tapi hukumannya bukanlah merupakan sesuatu yang harus Pembeli bayarkan kepada pihak Penjual, tapi kepada pihak lain atau sebutlah “pihak keempat”, sehingga membuat Pembeli menjadi ber hati-hati tidak dengan mudah melakukan penundaan pembayaran. Jadi bayar sesuai dengan tepat waktunya

Wallahua’lam

Ust Ahmad Sarwat Lc.MA

more . . .