Bermadzhab, Untuk Apa? | rumahfiqih.com

Bermadzhab, Untuk Apa?

by : Ahmad Zarkasih, Lc
Tue 5 July 2016 17:12 | 870 views | bagikan via

Pada artikel sebelumnya, penulis sempat menyinggung secara global objek-objek yang dipelajari dalam ilmu Ushul Fiqih. Di mana secara garis besar dalam menetapkan objek kajian ushul fiqih setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk: objek pokok (maudhu’) dan objek ikutan (masail).[1]

Dalam artikel ini akan dibahas secara lebih rinci objek-objek kajian ilmu Ushul Fiqih dan hubungannya dengan objek kajian fiqih yang meliputi setiap perbuatan manusia. Serta titik-titik perbedaan antara objek ilmu yang dikaji oleh Ushuliyyun (ulama Ushul Fiqih) dan Fuqaha (Ulama Fiqih).

 

Objek Pokok Kajian Ushul Fiqih

Yang dimaksud dengan objek pokok ilmu Ushul Fiqih adalah objek-objel yang menjadi kekhasan ilmu Ushul Fiqih secara dzati (al-‘awaridh adz-dzatiyyah). Dalam arti jika tujuan pokok dari Ushul Fiqih adalah melahirkan hukum-hukum fiqih yang praktis, maka dasar dan sumber dari hukum fiqih itulah yang menjadi kajian pokok dari ilmu Ushul Fiqih. Seperti tubuh manusia yang menjadi objek pokok ilmu kedokteran, kalimat-kalimat bahasa Arab yang menjadi objek pokok ilmu Nahwu, harta warisan yang menjadi objek pokok ilmu Faraidh.

Namun dalam hal objek pokok ilmu Ushul Fiqih ini, para ulama Ushuliyyun tidaklah satu suara. Setidaknya terdapat lima pendapat terkait objek pokok ilmu Ushul Fiqih:

Pendapat Pertama, menilai bahwa objek pokok ilmu Ushul Fiqih hanyalah dalil-dalil yang dikaji secara global atau Ijmali (al-Adillah al-Kulliyyah). Yaitu dalil-dalil yang menjadi dasar atas hukum-hukum fiqih. Dalam hal ini penganut pendapat ini menilai bahwa selain pembahasan dalil, maka masalah-masalah yang ada dalam ilmu Ushul Fiqih hanyalah objek-objek yang bersifat ikutan (tab’iyyah) atau semacam buah dari objek pokok. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Ushul Fiqih seperti imam al-Ghazali dalama al-Mustashfa, al-Amidi dalam al-Ihkam, al-Kamal Ibnu al-Humam dalam Taisir at-Tahrir, dan dirajihkan oleh al-Bahari dalam Musallam ats-Tsubut.

Pendapat kedua, menilai bahwa objek pokok ilmu Ushul Fiqih bukan hanya dalil, tetapi juga hukum kully atau kaidah-kaidah umum tentang hukum seperti teori tentang hukum-hukum taklifi (wajib, haram, mandub, makruh, mubah). Pendapat ini dianut oleh Shadru asy-Syari’ah dalam at-Tawdhih, at-Taftazani dalam at-Talwih, asy-Syawkani dalam Isryad al-Fuhul dan Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama Ushul Fiqih kontemporer. Menurut Wahbah, objek pokok kajian Ushul Fiqih meliputi hal-hal yang menyangkut dalil-dalil dan hukum-hukum, dari segi pemberian dalil kepada hukum dan penetapan hukum dengan dalil.[2]

Pendapat ketiga, menilai bahwa objek pokok kajian Ushul Fiqih hanyalah hukum kully semata. Sebagaimana disebutkan oleh Ya’qub al-Bahisin.[3]

Pendapat keempat, menilai bahwa kajian pokok Ushul Fiqih meliputi tiga hal: dalil, istidlal, dan mustadil. Pendapat ini dianut oleh al-Qarafi dalam Nafa’is al-Ushul.

Pendapat kelima, menilai bahwa kajian pokok ushul fiqih adalah dalil, hukum kully, dan mukallaf. Sebagaimana dijelaskan oleh syaikh al-Khudhari dalam Ushul Fiqih-nya.

Dari silang pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama menyepakati objek dalil yang dikaji secara global sebagai objek Ushul Fiqih. Namun titik perbedaan terjadi pada objek hukum kully, istidlal atau metode dalam meng-istinbath/menyimpulkan hukum, dan mukallaf atau teori tantang seorang yang dibebankan aturan syariat.

Terlepas adanya perbedaan pendapat di atas, pada dasarnya setiap kitab-kitab Ushul fiqih yang menjadi sumber standar tidaklah mengesampingkan satu objek atas obejak yang lain. Dalam arti sekalipun mayoritas ushuliyyun menganggap bahwa objek pokok Ushul Fiqih hanyalah dalil, bukan berarti menganggap objek ikutan lainnya tidaklah penting. Sebab ibarat pohon, maka objek ikutan yang dibahas dalam Ushul Fiqih adalah buah dari pohon tersebut. Dan masing-masing dari pohon dan buah memiliki kedudukannya tersendiri.

 

Masalah-masalah Yang Dikaji Dalam Ilmu Ushul Fiqih dan Hubungannya Dengan Objek Kajian Fiqih

Dalam memaparkan masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih, para ulama memiliki metode yang berbeda-beda. Menurut Abdul Aziz ar-Rabi’ah, perbedaan yang paling mencolok hanyalah terkait taqdim wa ta’khir atau peletakan masalah dalam urutan bab yang berbeda. Ada yang memulai dengan bab dalil lalu hukum kully, adapula yang sebaliknya, dan seterusnya.[4]  

Namun secara umum sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam al-Ghazali bahwa kajian Ushul Fiqih tidaklah keluar dari empat masalah pokok yang beliau sebut dengan istilah al-Aqthab al-Arba’ah.[5] Keempat masalah tersebut sekaligus rinciannya sebagaimana berikut:

 

1. Dalil-dalil Kully

Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah al-mustatsmir atau pohon yang produktif menghasilkan buah. Dalil kully (الدليل الكلي) adalah pembahasan tentang dalil-dalil yang menjadi dasar atas hukum-hukum fiqih. Namun dalam hal ini harus dibedakan antara dalil kully dan dalil juz’i atau tafshily (الدليل الجزئي أو التفصيلي). Di mana pembahasan tentang dalil kully merupakan objek kajian ushuliyyun sedangkan pembahasan tentang dalil juz’i atau tafshily adalah objek kajian fuqaha’.

Sebagai contoh, di antara dalil kully adalah al-Qur’an. Maka Ushuliyyun hanya bertugas membahas hal-hal yang terkait dengan al-Qur’an sebagai dalil seperti definisinya, landasan legalitasnya, klasifikasinya antara qira’at mutawatirah dan qira’at aahad, dan lain-lain.

Sedangkan fuqaha’ atau ahli fiqih dalam karya-karya mereka tidaklah membahas hal-hal di atas, namun mereka membahas ayat-ayat al-Qur’an secara tafshili atau rinci yang berkaitan dengan aktifitas manusia. Seperti ayat-ayat al-Qur’an tentang shalat, zakat, muamalat, dan lainnya yang dikaitkan dengan aktifitas manusia seputar ayat tersebut.

Adapun pembahasan tentang dalil kully yang dikaji dalam ilmu Ushul Fiqih meliputi hal-hal berikut:

Pertama, Klasifikasi Dalil yang mencakup dalil yang disepakati legalitasnya dan dalil yang diperselisihkan legalitasnya. Adapun dalil yang disepakati dapat menjadi dasar hukum syariat mencakup empat dalil, yaitu: al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

Sedangkan dalil yang diperselisihkan cukuplah banyak, namun yang umumnya dikaji mencakup tujuh dalil, yaitu: mazhab shahabat, syariat umat terdahulu, istihsan, istishlah, sadd dzari’ah, ‘urf, dan istishhab.

Kedua, pembahasan rinci atas setiap dalil di atas, sebagaimana berikut:

-          Al-Qur’an: definisi, legitimasi, dan klasifikasi.

-          Sunnah: definisi, legitimasi, klasifikasi, dan fungsi Sunnah terhadap al-Qur’an.

-          Ijma’: definisi, legitimasi, klasifikasi, dan kemungkinan terjadinya ijma’ pasca masa shahabat.

-          Qiyas: definisi, legitimasi, klasifikasi, qawadih ‘illah.

-          Mazhab shahabat, syariat umat terdahulu, istihsan, istishlah, sadd dzari’ah, ‘urf, dan istishhab: definisi, legitimasi, dan klasifikasi.  

Ketiga, titik kesepakatan serta polemik yang terjadi antara ushuliyyun dalam rincian setiap dalil. Seperti polemik yang terjadi antara mereka dalam hal legitimasi (hujjiyyah) qira’at mutawarirah, af’al atau perbuatan Nabi saw, rincian qiyas atas dasar polemik tentang ‘illah, ijma’-ijma’ khusus seperti ijma’ ahli Madinah, dan aplikasi dari setiap dalil, khususnya terkait dalil yang diperselisihkan legitimasinya. Sebab sekalipun ada beberapa ushuliyyun yang secara mendasar menolak legitimasi dalil tertentu, namun dalam aplikasinya pada ranah fiqih, dalil-dalil tersebut tetap dipakai sebagai alternatif. Seperti konsep istihsan atau istishlah yang ditolak oleh mazhab asy-Syafi’iyyah, namun dalam prakteknya mereka juga menggunakannya sebagai alternatif pilihan.

 

2. Hukum Kully

Yang dimaksud dengan hukum kully (الحكم الكلي) adalah teori-teori tentang hukum syariat dan bukan rincian hukum tersebut yang dikaitan dengan perbuatan manusia. Hal ini juga yang menjadi titik perbedaan paling mencolok antara objek kajian ushul fiqih dan ilmu fiqih. Imam al-Ghazali menyebut objek ini dengan istilah tsamrah.

Jika ilmu Fiqih berfungsi sebagai ilmu yang mengkaitkan setiap perbuatan manusia apakah yang berdimensi vertikal (ibadah) ataupun horizontal (mua’malah) pada setiap hukum syara’ seperti wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah, maka ilmu Ushul Fiqih berfungsi untuk mengkaji hukum-hukum tersebut secara konseptual dan teoritis. Terkait definisinya, klasifikasinya, hal-hal yang terkait dengan hukum, dan lain sebagainya.

Untuk lebih rinci, syaikh Abdul Wahhab Khallaf membagi pembahasan hukum kully menjadi empat objek:[6]

Pertama: Hakim. Yaitu pembahasan tentang yang berhak membuat hukum atas perbuatan manusia.

Kedua: Hukum. Yaitu sifat-sifat hukum syara’ serta klasifikasinya; hukum taklifi dan hukum wadh’i. Di mana hukum taklifi ada yang membagi menjadi lima sebagaimana pendapat jumhur ulama atau ada yang membagi menjadi tujuh sebagaimana pendapat al-Hanafiyyah. Demikian pula definisi serta klasifikasi dari setiap hukum syara’, seperti hukum wajib yang dibagi menjadi beberapa macam: ‘aini-kifa’i, mudhayyaq-muwassa’, muhaddad-ghairu muhaddad, mu’ayyan-mukhayyar; mandub yang dibagi menjadi tiga: sunnah mu’akkad, mustahab, dan fadhilah. Dan lain sebagainya.

Ketiga: Mahkum Fihi. Yaitu pembahasan tentang sifat dan teori taklif atau aturan syariat yang dibebankan atas manusia.

Keempat: Mahkum ‘Alaihi. Yaitu pembahasan tentang sifat dan teori mukallaf atau manusia yang dibebankan aturan syariat meliputi syarat-syarat mukallaf dan hal-hal yang menjadi penghalang sang mukallaf melaksanakan aturan syariat (‘awaridh ahliyyah).

 

3. Istidlal

Istidlal atau yang disebut oleh imam al-Ghazali dengan istilah thuruq al-istitsmar adalah teori dan kumpulan kaidah dalam menyimpulkan (istinbath) hukum dari dalil-dalil syariat. Artinya istidlal adalah cara, metode, dan juga proses yang dilakukan seorang ulama mujtahid dalam penyimpulan hukum syara’ untuk perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil syariat.

Hal yang membedakan antara ilmu Ushul fiqih dan ilmu Fiqih dalam objek ini adalah bahwa Ushuliyyun bertugas untuk menetapkan legalitas atas kaidah-kaidah istinbath hukum dengan argumentasi naqli ataupun ‘aqli. Sedangkan Fuqaha’ bertugas memfungsikan dan menggunakan kaidah-kaidah tersebut secara implementatif atas setiap perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil syariat.

Sebagai contoh, Allah swt berfirman dalam al-Qur’an dengan lafaz yang artinya “Dirikanlah shalat”. Dalam menyikapi ayat ini, maka Ushuliyyun dengan pendekatan bahasa menetapkan kaidah “al-amru al-muthlaq lil wujub” yaitu bahwa setiap perintah yang bersifat mutlak maka konsekwensi hukumnya adalah wajib. Sedangkan fuqaha’ dengan menggunakan kaidah yang telah dibakukan oleh ushuliyyun, menetapkan dan menyimpulkan sebuah hukum atas perbuatan manusia bahwa shalat hukumnya adalah wajib dilakukan oleh mukallaf.

Secara rinci pembahasan tentang istidlal setidaknya meliputi tiga objek pokok dan satu objek ikutan:

Pertama: istidlal bayani. Yaitu teori istinbath hukum berdasarkan pendekatan bahasa (bayan). Seperti konsep manthuq dan mafhum. Di mana manthuq kemudian dibedakan menjadi dua: manthuq sharih dan manthuq ghairu sharih. Sedangkan manthuq sharih dibedakan menjadi tiga: nash, zhahir, mujmal. Adapun zhahir dibedakan menjadi empat: ‘amr, nahy, ‘aam, dan muthlaq. Adapun manthuq ghairu sharih dibedakan menjadi tiga: dalalah iqtidha’, dalalah ima’, dan dalalah isyarah.

Sedangkan mafhum dibedakan pula menjadi dua: mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Di mana mafhum muwafaqah dibedakan menjadi dua: muwafaqah awlawi atau fahw al-khithab dan muwafaqah musawi atau lahn al-khithab. Adapun mafhum mukhalafah atau dalil al-khithab dibagi menjadi beberapa macam seperti mafhum syarath, mafhum shifat, mafhum ‘adad, dan mafhum ghayah.

Kedua: istidlal ta’lili. Yaitu teori istinbath hukum berdasarkan penelusuran atas ‘illat atau alasan-alasan hukum yang ada dalam teks (nash) wahyu. Hal ini bertujuan untuk menetapkan hukum atas masalah yang tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit. Dan konsep ini digunakan umumnya setelah melalui konsep istidlal bayani. Sedangkan metode yang digunakan umumnya adalah metode qiyas (analogi hukum) dengan berbagai klasifikasinya seperti qiyas ‘illah, qiyas dalalah, dan qiyas isytibah/syabahi.

Ketiga: istisdal maqashidi. Yaitu teori istinbath hukum berdasarkan penelusuran atas tujuan-tujuan (maqashid) atas beberapa bentuk syariat yang secara eksplisit disebutkan dalam nash wahyu. Dalam hal ini para ulama sampai pada kesimpulan bahwa syariat bertujuan untuk memelihara dan menjadi 5 hal (adh-dharuriyyat al-khams) yaitu menjaga agama (hifzhu ad-din), menjaga jiwa (hifzhu an-nafs), menjaga akal (hifzhu al-‘aql), menjaga harta (hifzhu al-maal), dan menjaga kehormatan (hifzhu al-‘Irdh).

Sedangkan untuk objek ikutan adalah teori tentang kontradiksi yang terjadi antara dalil (ta’arudh adillah). Di mana para ulama setidaknya menyepakati tiga cara dalam menyelesaikan dan mengkompromikan antara dalil-dalil yang bertentangan yaitu jama’ wa tawfiq, tarjih, dan nasakh.

 

4. Mustadil.

Mustadil secara mudah diartikan sebagai seseorang yang mencari dalil atau menggunakan dalil. Pembahasan tentang mustadil pada dasarnya mencakup dua hal yaitu teori tantang ijtihad dan mujtahid serta teori tentang taqlid dan muqallid. Imam al-Ghazali menyebut objek ini dengan istilah al-mustatsmir.

Untuk pembahasan ini, pada dasarnya hanya kalangan ushuliyyun saja umumnya yang melakukannya. Hanya saja secara implisit dalam buku-buku fiqih para fuqaha’ juga membahasnya dalam bab-bab qadha’. Ataupun adapula yang membahasnya pada muqaddimah buku-buku fiqih. Bahkan kajian tentang mustadil juga biasa ditulis dalam satu buku khusus dengan beragam judul seperti adab al-musfti wa al-mustafthi karya Ibnu ash-Shalah, Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti karya an-Nawawi, ‘Uqud Rasm al-Mufti karya Ibnu ‘Abdin, dan lainnya.

 

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang objek-objek Ushul Fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ilmu Ushul Fiqih adalah sekumpulan teori atau kaidah-kaidah yang dijadikan alat atau instrument oleh Fuqaha’ dalam melakukan ijtihad fiqih. Itu sebabnya dari sisi penamaan, ilmu ini disebut dengan Ushul Fiqih yang secara mudah dipahami sebagai ilmu yang menjadi dasar dari ilmu fiqih. Sebab tidaklah mungkin seorang alim mujtahid menyimpulkan dan menetapkan hukum fiqih atas sebuah masalah tanpa menggunakan seperangkat metode. Di mana seperangkat metode itu terkodifikasikan dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu Ushul Fiqih.

 

Wallahua’lam.

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

Peneliti Rumah Fiqih Indonesia



[1] Abdul Aziz ar-Rabi’ah, Ilmu Ushul al-Fiqh: Haqiqatuhu, Makanatuhu, Tarikhuhu, Maddatuhu, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1416/1996), cet. 1, hlm. 233, 247.

[2] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 26-27.

[3] Abdul Aziz ar-Rabi’ah, Ilmu Ushul al-Fiqh, hlm. 242-243.

[4] Abdul Aziz ar-Rabi’ah, Ilmu Ushul al-Fiqh, hlm. 269.

[5] Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, (Mesir: Mushtafa Muhammad, 1356), hlm. 5-6.

[6] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqih, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), cet. 8, hlm. 96.